Metrotvnews.com, Bogor: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menegaskan Nurdin Halid tidak lagi diizinkan menggunakan kantor PSSI yang berada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebab, pemerintah sudah tidak lagi mengakui kepengurusan organisasi sepak bola nasional di bawah Nurdin Halid itu.
"Kantor PSSI tidak boleh lagi digunakan untuk Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Pemerintah sudah tidak mengakui mereka lagi," kata Andi kepada pers di Istana Bogor, Selasa (29/3). Andi mengatakan itu usai mengikuti rapat kerja tentang Rencana Kerja penerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2011 yang dibuka Wakil Presiden Boediono..
Menurut Andi, pelarangan tersebut merupakan sikap tegas yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan sepak bola agar tidak makin terpuruk. "Saya menjalankan tugas sebagai Menpora sesuai amanah Presiden dan masyarakat menyangkut sepak bola," kata ucap Andi.
Ditegaskan Andi, pemerintah tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes dan pemerintah tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan kepada kepengurusan PSSI. Pemerintah, dalam menyelenggarakan kongres pemilihan ketua umum PSSI akan sesuai dengan aturan FIFA.
"Kami sedang berkomunikasi dengan FIFA, KONI dan KOI untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka segera terbentuk kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015 dari PSSI," ujarnya. Dikatakan, pemerintah harus menyelamatkan PSSI karena organisasi itu adalah adalah milik bangsa Indonesia. Yang tidak diakui hanya pengurusnya. (Ant/DOR)
"Kantor PSSI tidak boleh lagi digunakan untuk Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Pemerintah sudah tidak mengakui mereka lagi," kata Andi kepada pers di Istana Bogor, Selasa (29/3). Andi mengatakan itu usai mengikuti rapat kerja tentang Rencana Kerja penerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2011 yang dibuka Wakil Presiden Boediono..
Menurut Andi, pelarangan tersebut merupakan sikap tegas yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan sepak bola agar tidak makin terpuruk. "Saya menjalankan tugas sebagai Menpora sesuai amanah Presiden dan masyarakat menyangkut sepak bola," kata ucap Andi.
Ditegaskan Andi, pemerintah tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes dan pemerintah tidak bisa lagi memberikan fasilitas pelayanan kepada kepengurusan PSSI. Pemerintah, dalam menyelenggarakan kongres pemilihan ketua umum PSSI akan sesuai dengan aturan FIFA.
"Kami sedang berkomunikasi dengan FIFA, KONI dan KOI untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka segera terbentuk kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015 dari PSSI," ujarnya. Dikatakan, pemerintah harus menyelamatkan PSSI karena organisasi itu adalah adalah milik bangsa Indonesia. Yang tidak diakui hanya pengurusnya. (Ant/DOR)